Rp 7,6 M Upah PMI Yang Dikemplang Sukses Dicairkan KJRI Jeddah Dari Majikan

Rp 7,6 M Upah PMI Yang Dikemplang Sukses Dicairkan KJRI Jeddah Dari Majikan – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah menindaklanjuti aduan pekerja migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengenai pengemplangan penghasilan yg mereka alami. KJRI Jeddah setelah itu sukses mencairkan penghasilan PMI yg dikemplang oleh pemakai layanan atau majikan lebih kurang Rp 7, 6 milyar.

Selama periode Januari sampai Juli 2019, Klub Layanan serta Pelindungan (Yanlin) KJRI Jeddah sukses berusaha pencairan penghasilan PMI yg kebanyakan kerja jadi Asisten Rumah Tangga (ART) . Besar penghasilan itu capai 2. 079. 883 riyal Saudi atau lebih kurang Rp 7, 6 milyar.

Lebih kurang Rp 7, 6 milyar itu sebagai keseluruhan dari 105 PMI dengan tenggang penghasilan yg banyak variasi. Dan massa tunggakan terlama yaitu 15 tahun.

Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin mengemukakan, tunggakan penghasilan yg menumpuk bikin pemakai layanan cari trik biar terbebas dari keharusan membayar penghasilan bulanan itu. Salah cara tadi yaitu memerintah PMI buat melaksanakan cap jempol akan tetapi PMI itu tak mendalami isi surat.

” Ada yg nyuruh pembantunya cap jempol atau tanda-tangan. Walaupun sebenarnya pembantu tak memahami didalamnya. Ada juga yg menyampaikan pekerjanya kabur, sampai ia tak usah bayar penghasilannya seusai pekerjanya itu dideportasi. Macam-macam. Namun, terus kami kejar ia hingga bayar, ” kata Hery berdasar pada info wartawan terdaftar KJRI Jeddah, Selasa (6/8/2019) .

Konsul Tenaga Kerja Mochamad Yusuf mengemukakan pengurusan penghasilan berubah menjadi ruwet di pengadilan serta kantor tenaga kerja, disaat PMI udah tanda tangani surat itu. Akan tetapi penipuan selanjutnya tersingkap oleh institusi yg berotoritas di Arab Saudi, walau lewat bagian persidangan yg ruwet.

” Bila bahasa lisan, mereka udah mengerti. Namun disaat mesti tanda tangani suatu hal atau membubuhkan cap jempol atas permohonan majikan, ia tidak mengerti itu didalamnya apa. Ini yg bikin proses persidangan di pengadilan serta maktab amal (kantor tenaga kerja) jadi bertele-tele ” ujar Yusuf.

Yusuf mengemukakan, dalam wawancara buat berita acara pengecekan (BAP) , PMI mengakui belum terima penghasilan sampai beberapa tahun. Interview itu dilaksanakan dengan cara privat oleh KJRI Jeddah tiada pendampingan pemakai layanan atau faksi yg jadi wakil.

Pasca-moratorium pengiriman PMI yg tak punyai keterampilan seperti supir rumahan serta asisten rumah tangga, masalah masih saja banyak muncul. WNI wanita pun diambil perusahaan buat kerja jadi tenaga kebersihan di kantor-kantor serta institusi di Arab Saudi, akan tetapi setelah itu dialirkan ke bagian rumah tangga.

PMI menyampaikan beberapa dari mereka diberangkatkan dengan visa ziarah, akan tetapi dikasihkan kartu izin bertempat serta kerja. KJRI Jeddah mengatakan PMI tak senang kerja karena menganggap tertekan serta penghasilan yg diterima tak sama dengan perjanjian.