Home / Berita Umum / Wakil Ketua DPR Resmi Jadi Tersangka

Wakil Ketua DPR Resmi Jadi Tersangka

Wakil Ketua DPR Resmi Jadi Tersangka – Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menjelaskan kalau internal partainya belum juga mengkaji dengan sah berkenaan substitusi Taufik Kurniawan menjadi Wakil Ketua DPR. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menentukan Taufik menjadi terduga dalam masalah pendapat tindak pidana korupsi Dana Alokasi Spesial (DAK) buat kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Meski demikian, Dradjad mengaku, ada dua nama yg muncul menjadi substitusi Taufik dalam penuturan tdk sah.
Kedua-duanya ialah Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais serta Ketua Fraksi PAN di DPR Mulfachri Harahap “Waktu ini belumlah ada kajian sah di PAN terkait urutan Mas Taufik di DPR. Jika dalam obrolan-obrolan memang muncul dua nama, adalah Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap serta Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais,” kata Dradjad pada Kompas.com, Jumat (2/11/2018). Di lain bagian, lanjut Dradjad, muncul juga pandangan Taufik tetap bisa menjabat menjadi Wakil Ketua DPR sampai kasusnya berkekuatan hukum konsisten. Tidak hanya itu, hal efektivitas ikut berubah menjadi pertimbangan di internal pimpinan PAN. “Bekas waktu bakti yg kurang dari setahun serta terpotong kampanye sampai April, ikut berubah menjadi pertimbangan,” kata Dradjad.
KPK menentukan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjadi terduga. Penentuan terduga ini adalah hasil peningkatan masalah pendapat tindak pidana korupsi berkenaan Dana Alokasi Spesial (DAK) buat kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Taufik disangka terima hadiah atau janji berkenaan dengan pengumpulan biaya DAK fisik pada pergantian APBN Tahun Biaya 2016. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menuturkan, selesai M Yahya Fuad dilantik menjadi Bupati Kebumen, dia disangka kerjakan pendekatan pada beberapa pihak termasuk juga Taufik.

Kala itu ada ide alokasi Dana Alokasi Spesial sejumlah Rp 100 miliar. Disangka fee buat kepengurusan biaya DAK ini ialah sebesar 5 prosen dari keseluruhan biaya. Dalam pengesahan APBN Pergantian Tahun 2016, Kabupaten Kebumen memperoleh alokasi DAK penambahan sebesar Rp 93,37 miliar. “Disangka TK terima setidaknya sebesar Rp 3,65 miliar,” kata Basaria dalam pertemuan wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (29/10/2018). Taufik disangkakan melanggar masalah 12 huruf a atau masalah 12 hurut b atau masalah 11 Undang-undang Nomer 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama seperti di ubah dengan Undang-undang Nomer 20 Tahun 2001.

[/dropcap]

About admin