Home / Berita Umum / NasDem: Uang Yang Dikembalikan Ke Negara Cukup Besar Di Era Jokowi

NasDem: Uang Yang Dikembalikan Ke Negara Cukup Besar Di Era Jokowi

NasDem: Uang Yang Dikembalikan Ke Negara Cukup Besar Di Era Jokowi – Kejaksaan Agung Santer menjalankan Program Tangkap Buronan (Tabur) 31.1. Kejaksaan Agung mengharuskan 31 Kejaksaan Tinggi di Indonesia untuk tangkap satu buronan tiap-tiap bulannya. Ditambah, semenjak 2014 sampai Oktober 2018 Kejagung selamatkan keuangan negara sebesar Rp 2,29 triliun serta USD 263 ribu dari pengusutan korupsi saat kurun waktu empat tahun.

Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengaku Kejagung mencatatkan prestasi dalam soal kembalikan kekayaan negara lewat proses hukum korupsi yang diatasi. Ini terpenting sebagai satu jawaban jika masalah korupsi menjadi pencurian uang negara.

“Juga penting untuk tunjukkan, untuk menguber uang negara yang telah dicuri dikembalikan ke negara. Tidak hanya mengolah aktor hukumnya serta memberi hukuman pada aktor tindak pidana korupsi,” kata Taufik Basari waktu dihubungi, Jumat (8/3).

Calon legislatif NasDem Daerah penentuan (dapil) Lampung I, yang mencakup Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat, Pesisir Barat, serta Kota Metro itu memberikan, bila dipandang dengan angka Kejagung mendapatkan 7,5 dalam pengembalian uang negara.

“Uang yang dikembalikan ke negara lumayan besar periode ini di jaman Jokowi sukses kembalikan yang lumayan besar,” tuturnya.

Pria yang akrab dipanggil Tobas itu pun memberikan catatan. Menurut dia, mafia hukum jadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki. Oleh karenanya, buat semua aparat penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan termasuk di peradilan di Mahkamah Agung untuk lakukan satu pelajari internal.

“Serta membuat program untuk bikin ruangan gerak mafia hukum begitu hanya terbatas serta dapat ditanggulangi bersamanya. Mafia hukum inikan membuat proses hukum jadi ketidakpastian. Ini ialah PR kita bersama dengan untuk membereskan.

Dihubungi terpisah, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung Jan Samuel Maringka menjelaskan program Tabur 31.1 adalah usaha Kejaksaan untuk tingkatkan optimalisasi penyelesaian masalah pidana lewat penangkapan buronan aktor kejahatan. Baik tindak pidana umum ataupun tindak pidana spesial.

“Diputuskan tujuan buat 31 Kejaksaan Tinggi yang berada di semua Indonesia yakni minimum 1 (satu) pekerjaan pengamanan pada buronan kejahatan untuk tiap-tiap triwulan adalah referensi raker tahun 2018 waktu lalu,” tuturnya.

Semenjak bergulirnya Tabur 31.1 sudah mengamankan 208 buronan aktor kejahatan dari beberapa lokasi Kejaksaan Tinggi di semua Indonesia. Di tahun 2019, s/d akhir bulan Februari sudah sukses ditangkap 28 dua puluh delapan buronan aktor kejahatan.

Lewat program Tabur 31.1 diinginkan bisa mengemukakan pesan kuat jika tidak ada tempat yang aman buat aktor kejahatan.

Di peluang lainnya, Guru Besar Hukum Pidana Kampus Padjajaran, Romli Atmasasmita memandang usaha perlakuan tindak pidana korupsi yang dikerjakan oleh Kejaksaan dipandang cukuplah maksimal. Meskipun begitu, ke depan masih tetap dibutuhkan penguatan pengaturan serta supervisi antar dua instansi, yaitu Kejaksaan serta KPK.

Menurutnya, perlakuan masalah korupsi semestinya semakin banyak dikerjakan oleh KPK. Mengingat KPK mempunyai kewenangan yang mengagumkan.

“Malah yang perlu didorong itu KPK, sebab kewenangannya mengagumkan daripada Kejaksaan yang masih tetap miliki banyak kendala,” katanya waktu dihubungi.

Ia memberikan, kewenangan lebih yang dipunyai KPK semestinya berbanding lurus dengan masalah korupsi yang diatasi.

“Walaupun (Kejaksaan) miliki kewenangan SP3, tetapi tidak dapat menyadap asal-asalan, mesti izin pengadilan, periksa mesti izin. KPK kan bisa semuanya. Keunggulan KPK dari Kejaksaan itu harusnya tunjukkan pun hasil yang lebih dari Kejaksaan,” katanya.

Pada Oktober 2018, Jaksa Agung HM Prasetyo menjelaskan jika pihaknya sudah selamatkan keuangan negara sebesar Rp 2,29 triliun serta USD 263 ribu dari pengusutan korupsi saat kurun waktu empat tahun semenjak 2014, lewat asset recovery.

KPK sendiri sudah memulihkan asset dari masalah korupsi serta TPPU sebesar Rp 1,69 triliun, semenjak 2014 sampai awal 2019. Saat tahun 2018, uang yang diserahkan ke kas negara dari perlakuan masalah sebesar Rp 500 miliar. Sesaat pada 2019, KPK sudah mengkalkulasi sekitar Rp 110 miliar menjadi asset recovery.

“Jika contohnya Kejaksaan dapat Rp 2 triliun (dalam empat tahun), KPK harusnya dapat 2x lipat,” paparnya.

About admin