Misbakhun: Proses Divestasi Freeport Tak Perlu Dicurigai Tapi Harus Dibanggakan

Misbakhun: Proses Divestasi Freeport Tak Perlu Dicurigai Tapi Harus Dibanggakan – Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun berancang-ancang membendung masukan perihal pemanfaatan hak angket perihal pengumpulan bukti-bukti atas akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Legislator Partai Golkar itu yakini proses akuisisi yang bikin Inalum kuasai sebagian besar saham PTFI sudah lewat analisis masak serta tidak menabrak ketentuan.

Menurut Misbakhun, pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) lakukan tindakan transparans dalam akuisisi saham PTFI. “Ada akuntabilitas dalam ketentuan pemerintah memberikan tugas Inalum untuk mengakuisisi saham PTFI,” katanya di Jakarta, Jumat (28/12).

Bab Inalum menantang minimnya dana untuk mengakuisisi saham PTFI hingga mencari utang lewat global bond, Misbakhun memandangnya menjadi proses usaha yang lumrah. Karena, siasat yang difungsikan BUMN peleburan alumunium itu adalah perihal biasa dalam usaha.

Bahkan juga, dia menyebutkan langkah pemerintah kuasai saham PTFI lewat Inalum adalah terobosan serta prestasi yang tidak selayaknya dianggap. Karena, ketentuan pemerintah jadi pengatur saham di di PTFI adalah prestasi gemilang.

“Jadi proses divestasi ini tak usah dianggap, malahan mesti dibanggakan menjadi suatu prestasi. Suatu perolehan lewat proses usaha yang berjalan amat akuntabel serta terbuka hingga semua rakyat Indonesia tahu menjadi suatu prestasi yang gemilang,” ujarnya.

Eks pegawai di Direktorat Jenderal Pajak itu mengatakan, ketentuan pemerintahan Presiden Jokowi kuasai sebagian besar saham PTFI adalah perihal menyenangkan. Karena, Indonesia sekarang tidak sekedar kuasai sebagian besar saham PTFI, akan tetapi ikut jadi pengatur perusahaan pertambangan yang beroperasi di Pegunungan Jayawijaya, Papua itu.

Jikalau ada keragua-raguan serta pertanyaan-pertanyaan di golongan wakil rakyat bab langkah pemerintah, papar Misbakhun, tidaklah selamanya mesti direspons dengan pemanfaatan hak angket. Bahkan juga, legislator asal Pasuruan, Jawa Timur itu mengatakan, sekarang tidak ada permasalahan serius sehubungan divestasi saham PTFI yang wajib disibak dengan hak angket.

“Sebab hak angket di DPR itu amat sakral. Tetapi dalam proses divestasi Freeport tidak ada pertanyaan yang terlampau serius. Tidak ada pertanyaan yang miliki implikasi politik gemilang,” tegasnya.

Karenanya Misbakhun bakal mencegah masukan pemanfaatan hak angket divestasi saham PTFI yang sekarang sudah bergulir di DPR. Wakil rakyat yang sempat jadi inisiator pemanfaatan hak angket skandal bailout Bank Century itu mengatakan punyai beragam alasan untuk menyuport ketentuan pemerintah memberikan tugas Inalum mengakuisisi sebagian besar saham di PTFI.

“Kalaupun hingga sampai lalu ada hak angket gulirkan di DPR, saya bakal menantang itu. Masukan hak angket itu cuma usaha untuk mencari perhatian politik. Malahan sekarang waktunya memberikan pada publik jika divestasi itu membawa fungsi yang gemilang dalam rencana menarik penerimaan negara dari penerimaan negara bukan pajak,” tegasnya