LBH: Hukuman Mati Era Pemerintahan SBY Tak Sebanyak Di Era Jokowi

LBH: Hukuman Mati Era Pemerintahan SBY Tak Sebanyak Di Era Jokowi – Direktur Instansi Pertolongan Hukum Penduduk (LBH Penduduk) Ricky Gunawan menjelaskan, kebijaksanaan hukuman mati masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo memberi angka golput di Pemilihan presiden 2019. Hal tersebut disampaikanya dalam jumpa wartawan di Kantor Amnesty Internasional, HDI Hive, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 10 April 2019.

Menurut Ricky, beberapa pembela kemanusiaan terasa sedih sebab pada Pemerintahan Jokowi jumlahnya eksekusi hukuman mati sangat banyak.

“Pada masa kepemimpinan SBY yang dua periode saja tidak sekitar di masa Jokowi,” kata Ricky.

Data dari Komnas HAM menyebutkan, 3 tahun pemerintahan Jokowi, telah 18 terpidana yang dilakukan mati. Sesaat 10 tahun SBY, ada 16 terpidana yang dilakukan mati.

Ricky menerangkan, bila Jokwi akan melakukan perbaikan citra dianya, agar angka golput dapat didesak, dianya ajukan pendapat agar Pemerintah Jokowi mengumumkan moratorium hukuman mati.

“Penghilangan hukuman mati bisa menjadi legacy (warisan) buat Pemerintahan Jokowi,” kata Ricky.

Diluar itu, dianya pun merekomendasikan beberapa perbaikan yang perlu dikerjakan Pemerintah Jokowi, seperti mengatur skema peradilan di Indonesia agar bersih serta adil.

Bom Waktu

Direktur LBH Penduduk itu menerangkan, bila Indonesia terus-terusan lakukan vonis mati, tetapi tidak disertai dengan eksekusinya, jadi lambat-laun terpidana mati itu akan menumpuk.

“Akan diapakan bila ada sangat banyak terpidana mati. Dilakukan dengan masal mustahil,” kata Ricky.

Dia pun lihat jika tidak ada penduduk yang meyakini jika situasi skema peradilan kita dalam kondisi baik-baik saja.

“Apa patut bila skema hukum yang cacat itu dikasih kuasa untuk menghukum mati,” kata Ricky.

Buat Ricky, kepemimpinan yang kuat itu bukan menggandeng militer atau mengeberak meja, kepemimpinan yang kuat itu memakai kemanusiaan serta kompas kepribadian dalam tiap-tiap perbuatannya.