Home / Berita Umum / Kuasa Hukum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Eggi Sudjana Meminta Polisi Saksi Pakar Ketum PSI

Kuasa Hukum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Eggi Sudjana Meminta Polisi Saksi Pakar Ketum PSI

Kuasa Hukum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Eggi Sudjana Meminta Polisi Saksi Pakar Ketum PSI  – Kuasa Hukum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Eggi Sudjana minta polisi menyebut saksi pakar berkaitan laporannya pada Ketum PSI Grace Natalie. Ia mengharap proses hukum tidak berhenti sesudah Grace diminta info.

“Jika sesuai dengan pengetahuan hukum tanggapannya gini itu tidak sebatas dicheck tapi harus ada titel masalah sesuai dengan Perkap nomer 14 Tahun 2012 masalah 15 mengenai titel masalah. Ikut selain itu ada info pakar mesti dicheck info pakar berkaitan pernyataan itu,” kata Eggi Sudjana waktu dihubungi Kamis (22/11/2018).

Untuk saksi pakar itu, Eggi akan mereferensikan beberapa nama pakar ke Polda Metro. Tidak cuma saksi pakar, Eggi menjelaskan PPMI ikut mempunyai saksi bukti yang siap memberi info ke pihak kepolisian.

“Mesti ada proses kelanjutan mesti check saksi pakar serta saksi bukti dari PPMI sesudah itu baru titel masalah serta semua pihak hadir persis sama waktu masalah Ahok (Bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama). Mesti dicheck dengan mekanisme yang benar,” tutur Eggi.

Eggi ikut menyikapi penyataan Grace yang meyakini dianya tidak lakukan tindak pidana dalam masalah itu. Menurut Eggi, Grace tidak memahami masalah hukum.

“Itukan ia tidak tahu hukum. Jika ia tahu hukum ia akan tidak katakan pidato itu, ditambah lagi ada UU nomer 40 Tahun 2008 mengenai penghilangan ras atau etnis atau diskriminatif itu terkena ikut UU itu. Sebab di UU itu tidak bisa katakan perasaan permusuhan pada ras, SARA serta antargolongan,” katanya.

Ia memandang penyataan Grace yang menampik terdapatnya Perda Syariah itu sama juga menentang Pancasila serta UUD 1945. Karena, menurut Eggi, Perda Syariah serta perda-perda berbasiskan agama adalah turunan dari Pancasila sila pertama yang berbunyi ‘Ketuhanan yang Maha Esa’.

“Itu memberikan kembali ia tidak tahu kembali masalah Pancasila serta UUD 1945, sila pertama ini apakah, Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kesatu ini miliki turunan ketentuan contohnya melarang miras, melarang zina selalu dijadiin Perda ini menurut ketetapan undang-undang kita dibetulkan ataukah tidak karenanya turun dari Pancasila. Nalar umum, itu tindakan dengan ngomong itu ia bukti menentang Pancasila. Barusan saya deskripsikan turunan dari sila pertama Tuhan itu yang namanya Allah itu miliki hukum, yakni hukum Islam, Injil ikut dari Allah, itu semua dari Allah. Nah, ini dijadiin Perda Syariah ia tidak sepakat, ia menentang inikan menentang Pancasila dong,” jelas Eggi.

Grace Natalie sendiri sudah diminta klarifikasi polisi masalah dakwaan ajaran kedengkian berkaitan Perda Syariah pada Kamis (22/11) barusan. Ia meyakini apakah yang dikatakan dalam pidatonya bukan tindak pidana.

“Ini hari ialah panggilan klarifikasi, jadi kami menuturkan materi pidato yang kami berikan pada HUT PSI tanggal 11 November jika itu sikap politik PSI. Barusan ada seputar 18 pertanyaan,” tutur Grace di Unit Cyber Crime Kriminil Spesial Polda Metro Jaya, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta.

“Kami membawa bukti-bukti. Kami membawa tanda bukti berbentuk kajian-kajian akademis. Kami telah kita tandai manakah beberapa bagian yang miliki kaitan dengan pidato itu,” sambung Grace.

Awal mulanya, PPMI lewat kuasa hukum Eggi Sudjana memberikan laporan Grace Natalie berkaitan dengan pengakuan PSI menampik Perda Syariah. Grace dilaporkan atas pendapat lakukan ajaran kedengkian.

Eggi memberikan laporan Grace ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/11). Laporan itu tertuang dalam Laporan Polisi Nomer LP/B/1502/XI/2018/BARESKRIM.

About admin