KPK Kembali Mengecek Andi Agustinus

KPK Kembali Mengecek Andi Agustinus – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecek Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket aplikasi Kartu Sinyal Masyarakat berbasiskan Nomor Induk Kependudukan dengan cara nasional (e-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

” Yang berkaitan di check sebagai tersangka dalam masalah proyek pengadaan e-KTP, ” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (17/4/2017), seperti dikabarkan Pada.

Dalam penyidikan masalah e-KTP itu, KPK juga dijadwalkan mengecek dua saksi untuk tersangka Andi Narogong.

Dua saksi itu, seseorang wiraswasta bernama Karna Brata Lesmana serta pegawai Tubuh Pengkajian serta Aplikasi Tehnologi (BPPT) Perekayasa Muda Bagian TIK Tri Sampurno.

Dalam persidangan e-KTP, KPK sudah masuk pada step pembuktian berkaitan tanda-tanda penyimpangan yang berlangsung ketika sistem pengadaan proyek itu.

Menurut Febri, konstruksi besar dari perkara ini yaitu pertama berkaitan rencana aturan dengan semua info yang sudah di sampaikan pada persidangan terlebih dulu serta yang ke-2 pada step pengadaan.

” Kami bakal mulai menunjukkan, Jaksa Penuntut Umum bakal mulai menunjukkan tanda-tanda penyimpangan yang berlangsung pada sistem pengadaan itu, pasti sebagian aktor juga masihlah berkaitan dengan sistem penganggaran lantaran ada aktor-aktor yang disangka mengawal aturan sampai implementasi proyek e-KTP ini, ” ucap Febri.

Terdakwa dalam masalah ini yaitu Direktur Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman serta Petinggi Pembuat Prinsip pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Atas tindakannya, Irman serta Sugiharto didakwa berdasar pada pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Th. 1999 seperti sudah dirubah dengan UU No. 20 Th. 2001 mengenai Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai orang yang tidak mematuhi hukum, menyalahgunakan kewenangan, peluang atau fasilitas yang ada kepadanya jabatan atau kedudukan hingga bisa merugikan keuangan serta perekonomian negara serta memperkaya sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara optimal 20 th. denda paling banyak Rp1 miliar.

KPK juga sudah mengambil keputusan entrepreneur Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong serta bekas Anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani sebagai tersangka dalam perkara itu.

Andi didugakan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Th. 1999 seperti sudah dirubah dengan UU No. 20 Th. 2001 mengenai Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara optimal 20 th. denda paling banyak Rp1 miliar.

Sesaat Miryam S Haryani didugakan tidak mematuhi Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 th. 1999 seperti dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 th. 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal itu mengatur tentang orang yang berniat tak berikan info atau berikan info yg tidak benar dengan ancaman pidana paling lama 12 th. serta denda paling banyak Rp600 juta.