Home / Uncategorized / HTI Dituntut 14 Ormas Untuk Segera Dibubarkan

HTI Dituntut 14 Ormas Untuk Segera Dibubarkan

HTI Dituntut 14 Ormas Untuk Segera Dibubarkan – Menteri Koordinator bagian Politik, Hukum serta Keamanan Wiranto menuturkan, pemerintah masih tetap membahas usaha hukum perihal gagasan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) .

Wiranto menyatakan kalau gagasan penertiban serta pembubaran bukan cuma di terapkan pada HTI, namun juga organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak sesuai sama ideologi negara serta tidak searah dengan visi misi pemerintah.

” Kami akan tidak kendor, selalu membahas dengan baik, serta secepat-cepatnya kami juga akan menentukan, ” tutur Wiranto kala didapati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017) .

” Tidak cuma satu ormas saja, namun semua ormas yang nyata-nyata tidak cocok dengan yang diinginkan, yang baik serta miliki peranan menggapai harapan bangsa Indonesia. Tentu ada beberapa langkah tegas buat kami bubarkan, ” lanjutnya.

Menurut Wiranto, langkah tegas pemerintah itu bukan hanya adalah perbuatan sewenang-wenang serta sepihak.

Pemerintah, kata Wiranto, tak sempat melarang seandainya penduduk menginginkan membuat satu ormas.

Tetapi, pemerintah akan tidak membiarkan seandainya ormas yang dibuat dengan riil menganggu ketertiban, keamanan, tak menyatu serta paralel dengan pemerintah.

” Jadi jangan pernah ini dipolemikkan seolah-olah satu kesewenang-wenangan. Pemerintah sadar bila kelas menengah negeri ini hidup. Pemerintah memahami ormas sisi dari demokrasi namun ada batas serta ketentuan mainnya dong, ” ucap Wiranto.

Terlebih dulu, Sebanyak 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Instansi Persahabatan Ormas Islam (LPOI) memojokkan pemerintah selekasnya mewujudkan gagasan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta ormas radikal anti-Pancasila yang lain.

Pasalnya, mulai sejak pengumuman gagasan pembubaran sampai sekarang ini, pemerintah belum juga ambil langkah tegas pada HTI.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menuturkan, pemerintah butuh menerbitkan Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Ormas menjadi landasan hukum untuk membubarkan ormas-ormas radikal.

” Pemerintah butuh selekasnya wujudkan komitmennya untuk menindak ormas anti-Pancasila seperti HTI. Oleh karenanya kami menuntut pemerintah percepat penerbitan Perppu mengenai Ormas serta menindaktegas ormas yang merongrong Pancasila serta UUD 1945, ” tutur Said kala memberi info di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017) .

About admin