Hak Politik Zumi Zola Di Cabut

Hak Politik Zumi Zola Di Cabut – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menampik permintaan Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola untuk jadi Justice Collaborator (JC) .

Zumi pernah ajukan diri jadi saksi pemeran yg bekerja sama dengan penyidik atau jaksa penuntut umum (JPU) buat membuka perkara gratifikasi serta suap berkenaan pengesahan APBD Propinsi Jambi tahun 2017-2018.

Penolakan itu diungkapkan Ketua Majelis Hakim, Yanto, dalam sidang putusan terdakwa Zumi Zola yg diadakan di pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur, Jakarta Pusat, Kamis (6/12) .

Justice Collaborator dirapikan dalam clausal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi serta Korban. Tidak hanya itu Justice Collaborator dirapikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) nomer 4 tahun 2011.

Zumi berubah menjadi terdakwa lantaran terima gratifikasi serta berikan suap berkenaan pengesahan APBD Propinsi Jambi tahun 2017-2018.

” Majelis hakim sama pendapat dengan JPU-KPK yg tak memastikan terdakwa berubah menjadi JC, ” kata Yanto.

Dalam masalah ini, hakim menjelaskan Zumi bersalah serta menjatuhkan vonis enam tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara.

Meski menampik permintaan Justice Collaborator Zumi Zola, hakim mengapresiasi Zumi lantaran mengaku tingkah lakunya serta kembalikan beberapa uang berkenaan masalah gratifikasi. Hal semacam itu berubah menjadi satu diantaranya pertimbangan hakim membantu vonis Zumi ketimbang tuntutan jaksa.

Zumi dituntut delapan tahun penjara serta denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

” Beritikad baik kembalikan uang Rp 300 juta yg udah dimanfaatkan buat ongkos umroh jadi basic majelis hakim kurangi pidana yg dijatuhkan terhadap terdakwa, ” kata hakim.

Atas vonis hakim itu, Zumi menyatakan terima serta tak ajukan banding. Dan Jaksa tetap pertimbangkan buat banding.