Gas Elpiji 3 Kg Tidak Di Anjurkan Untuk PNS Di Aceh

Gas Elpiji 3 Kg Tidak Di Anjurkan Untuk PNS Di Aceh – Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tanah Rencong memakai gas elpiji 3 Kg. Larangan itu tertuang dalam surat edaran yang dikirim ke pimpinan pegawai se-Aceh.

Surat edaran bernomor 540/8345 diperuntukkan Nova pada bupati/wali kota se-Aceh, beberapa kepala Unit Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) serta kepala biro Setda Aceh. Ajakan itu tertulis mengenai “pemakaian liquified Petroleum gas (LPG) tabung ukuran 3 Kg pas target”.

Pada point pertama surat itu diterangkan mengenai ketentuan menteri ESDM berkaitan pengggunaan, paket sampai harga elpiji. Sesaat pada point duanya, disebut beberapa faksi yang dilarang pemakaian gas elpiji.

“Pegawai Negeri Sipil (PNS)/calon PNS Pemerintah Aceh serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh dilarang memakai LPG 3 kg,” bunyi satu diantara point dalam surat itu seperti diambil, Rabu (26/6/2019).

Surat edaran itu diteken Nova pada 13 Juni lalu serta baru tersebar luas dalam beberapa waktu paling akhir. Surat itu ditembuskan untuk Ketua DPR Aceh serta Manager Pertamina Aceh.

Diluar itu, entrepreneur yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta (tidak terhitung tanah serta rumah), dan hasil penjualan lebih Rp 300 juta pertahun dilarang memakai elpiji 3 Kg. Ketentuan paling akhir berlaku untuk warga yang berpendapatan di atas Rp 1,5 juta serta tidak memiliki surat kurang dapat dari desa.

“Sudi dengan hal di atas, kami berharap saudara supaya menyarankan pada semua PNS/CPNS dibawah pengaturan semasing untuk berubah memakai tabung LPG tidak hanya 3 Kg,” jelas Nova dalam surat edaran.

Kepala Biro Humas serta Protokol Setda Aceh Karunia Raden, menjelaskan, ajakan itu dibikin sebab beberapa PNS dipandang dapat beli Elpiji tidak hanya 3 kg. Mereka telah memiliki penghasilan yang wajar tiap bulan.
Simak juga: Stock Elpiji di Lamongan Aman Sampai Lebaran

“PNS atau ASN-kan telah mempunyai pendapatan yang cukup. Jadi semestinya kan tidak memakai LPG yang bersubsidi,” kata Karunia waktu diminta konfirmasi.

Menurut dia, ketentuan itu berlaku semenjak Plt Gubernur meneken surat edaran. Sesaat untuk pengawasan supaya PNS jalankan edaran itu, jelas Karunia diberikan ke semasing pimpinan pegawai.

“Kami anggap itu jadi perhatian buat atasan langsung semasing PNS itu. Saat ini semua kepala SKPA telah terima surat edaran itu,” jelas Karunia.