DPR Belum Satu Suara Untuk Menghapus Hukuman Mati

DPR Belum Satu Suara Untuk Menghapus Hukuman Mati – Orang politik PDI Perjuangan Charles Honoris memandang susah meniadakan hukuman mati dalam skema perundang-undangan. Diluar itu, DPR pun belum satu nada untuk meniadakan hukuman mati. Ini tampak dari perumusan RUU KUHP dimana masalah hukuman mati masih tetap ada.

“Sedikit anggota DPR terbuka menampik pemakaian hukuman mati di Indonesia,” tuturnya dalam diskusi Amnesti Internasional Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).

Charles malah memandang, kunci penting penghilangan hukuman mati berada di tangan pemerintah. Mesti ada tekad politik atau political will dari Presiden.

Sekarang ini, Indonesia tengah moratorium eksekusi hukuman mati. Tapi, vonis hukuman mati masih tetap berjalan. Menurut dia, pemerintah yang perlu menggerakkan untuk ambil sikap moratorium terbuka pada hukuman mati serta menggerakkan terdapatnya pergantian peraturan.

“Saya memberi dukungan jika Jokowi dipilih , menjadi partai simpatisan, saya junjung Jokowi untuk moratorium terbuka,” kata anggota DPR komisi I itu.

Politisi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo memiliki pendapat sama juga dengan Charles. Susah buat DPR merubah undang-undangan sebab banyak anggota yang sepakat. Ia sendiri memiliki pendapat yang memiliki masalah ialah skema peradilan. Apa skema bisa memutuskan seobjektif mungkin.

“Apa kita cukup sudah meyakini skema peradilan di Indonesia. Jika hakim akan membuat ketetapan seobjektif mungkin,” tuturnya.

Amnesti Internasional Indonesia memandang Dewan Perwakilan Rakyat mesti membahas ketentuan perundang-undangan yang mengendalikan intimidasi hukuman mati. Hal tersebut mengacu data mereka tingkat aplikasi hukuman mati menyusut 2/3 dari beberapa negara di dunia. Amnesti memandang Indonesia mesti juga mengatakan sikap tegas menampik hukuman mati.