4 Hakim Konstitusi Menampik Penghilangan Klausal Penghinaan Presiden

4 Hakim Konstitusi Menampik Penghilangan Klausal Penghinaan Presiden – RUU KUHP kembali hidupkan klausal penghinaan presiden yg udah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi nyatanya MK tidak bundar. 4 Hakim konstitusi menampik penghilangan klausal itu.

Keempatnya kalah nada dengan lima hakim konstitusi yang lain. Empat hakim konstitusi yg sepakat konsisten ada klausal penghinaan presiden yaitu I Dewa Gede Palguna, Soedarsono, HAS Natabaya serta Achmad Roestandi.

“Negara hukum serta demokrasi menghargai, membuat perlindungan, serta menanggung pemenuhan kebebasan atau kemerdekaan untuk memberikan opini – di dalamnya terhitung kemerdekaan untuk memberikan arahan pada Presiden,” kata Palguna sebagiamana diambil dari ketetapan MK, Rabu (28/8/2019).

Ketetapan MK itu atas permintaan yg diserahkan Eggy Sudjana. Saat itu, Eggy dililit masalah penghinaan presiden sebab menyebutkan Presiden SBY terima beberapa gratifikasi.

“Tapi, negara hukum serta demokrasi tidak membuat perlindungan pemeran penghinaan, pada siapa lantas hal semacam itu diperuntukan. Pemeran penghinaan tidak bisa berlindung dibalik kemerdekaan memberikan opini. Konstitusi menghargai, membuat perlindungan, serta menanggung tiap orang yg punya tujuan memberikan gagasannya, tapi untuk tidak pemeran penghinaan,” tegas Palguna yg diamini oleh Soedarsono.

Menurut Palguna serta Soedarsono, jika ada kemampuan atau peluang berlangsungnya pelanggaran pada hak-hak konstitusional, terutama yg dirapikan dalam Klausal 28 serta Klausal 28E Ayat (2) serta (3) UUD 1945. Akan tetapi, andaikan lantas kondisi demikian berlangsung, hal semacam itu tidaklah adalah masalah konstitusionalitas etika tetapi masalah aplikasi etika.

“Satu etika yg konstitusional saat diaplikasikan di praktik oleh aparat penegak hukum memang ada peluang melanggar hak-hak konstitusional seorang, misalnya sebab salah dalam menerjemahkannya. Akan tetapi, kesalahan dalam penafsiran serta aplikasi etika sekali-kali tidak sama dengan inkonstitusionalitas etika,” papar Palguna.

Untuk menangani masalah demikan itu Mahkamah Konstitusi di negara lain, di samping dikasih kekuasaan untuk mengadili masalah pengujian undang-undang (judicial kajian atau constitutional kajian), pun dikasih kekuasaan untuk mengadili masalah perkara constitutional question serta contitutional complaint.

“Ke-2 kekuasaan itu, constitutional question serta constitutional complaint, tidak dipunyai oleh Mahkamah ini – paling kurang s/d waktu ini,” cetus Palguna.